Perbedaan ASN dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah dua jenis pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan di Indonesia. Meskipun keduanya bertugas dalam pemerintahan, namun ada beberapa perbedaan signifikan dalam hal status, rekrutmen, dan hak serta kewajiban.

Pertama, perbedaan yang paling mencolok adalah status kedua pegawai ini. ASN merupakan pegawai negeri yang diangkat berdasarkan UU ASN dan memegang sebuah jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan. Sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), ASN memiliki hak-hak dan perlindungan yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan PPPK didasarkan pada Surat Keputusan Presiden (Keppres) dan mereka bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintah. Status PPPK lebih sifnifikan sebagai tenaga honorer yang memiliki upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Baca juga: Tips dan Trik Lulus ASN/PNS

Kedua, dalam hal rekrutmen, proses seleksi ASN sangat ketat dan transparan. Calon ASN harus mengikuti tes yang ketat, termasuk ujian tulis dan wawancara yang dilakukan oleh lembaga seleksi. Jika lulus semua tes dan memenuhi syarat, mereka akan diangkat menjadi PNS. Berbeda dengan ASN, perekrutan PPPK dilakukan oleh instansi pemerintah yang membutuhkan pegawai dengan mengikuti seleksi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. 

Ketiga, hak dan kewajiban juga menjadi perbedaan yang signifikan antara ASN dan PPPK. Sebagai ASN, mereka memiliki hak yang dijamin sesuai dengan undang-undang, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan jaminan sosial lainnya. Mereka juga memiliki jaminan kestabilan dan masa kerja yang lebih panjang. Sebaliknya, PPPK tidak memiliki hak yang sama dengan ASN. Mereka tidak mendapatkan tunjangan kesehatan, pensiun, atau jaminan sosial lainnya. Namun, PPPK bisa mendapatkan kontrak kerja berdasarkan masa kerja setelah beberapa tahun dan juga mungkin dapat diangkat menjadi ASN jika memenuhi syarat tertentu.

Terakhir, perbedaan yang terkait dengan mutu kinerja. Sebagai ASN, mereka diharapkan memiliki mutu kinerja yang tinggi dan melayani masyarakat dengan baik. Karena mereka merupakan pegawai yang diangkat untuk jangka panjang, ASN memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, PPPK mungkin memiliki kapasitas kerja yang baik, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dalam hal peningkatan kapasitas dan pelatihan.

Secara keseluruhan, perbedaan antara ASN dan PPPK terletak pada status, rekrutmen, hak serta kewajiban, dan kesempatan pengembangan diri. Meskipun keduanya bekerja di sektor pemerintahan, perbedaan ini memberikan dampak yang signifikan pada hak, perlindungan, dan masa kerja pegawai tersebut. Bagi ASN, kestabilan dan kesempatan untuk meningkatkan karir menjadi hak yang dijamin, sedangkan PPPK memiliki kesempatan untuk mendapatkan kontrak kerja berdasarkan masa kerja dan meningkatkan kesempatan untuk menjadi ASN jika memenuhi persyaratan tertentu.